Hal itu menyusul keputusan Persib hijrah ke kompetisi Liga Super Indonesia (LSI). Padahal sebelumnya, Persib sudah menyatakan diri bakal bergabung di Indonesian Premier League (IPL).

“Kalau sampai disanksi (PSSI), saya melihat itu tidak logis alasannya,” tegas Drago kepada wartawan di Stadion Siliwangi, Jumat (25/11/2011).

Alasan ia menyebut tidak logis adalah karena para pemain dan pelatih dikontrak klub, bukan oleh PSSI. Sehingga ketika pemain bermain di LSI, itu merupakan hak mereka.

Mereka pun dibayar klub untuk bermain sebaik-baiknya. Bahkan, apapun keputusan klub, mau bermain di kompetisi mana, jelas harus diikuti.

“Pemain dan pelatih harus ikut tim apapun keputusannya. Soal sanksi, kenapa harus disangkutpautkan dengan pemain dan pelatih. Pelatih dan pemain kan tidak dikontrak PSSI,” katanya.

Persib sendiri hingga kini makin mantap akan berlaga di LSI. Itu terlihat dari tidak adanya persiapan yang dilakukan panitia pelaksana (panpel) pertandingan Persib.

Jika ‘Maung Bandung’ berlaga di Indonesian Premier League (IPL), maka harusnya hari ini adalah laga Persib vs Mitra Kukar. Bahkan kemarin malam dua asisten wasit yang akan memimpin laga tersebut sempat datang ke Kantor PT PBB menanyakan kepastian laga. Namun karena laga dipastikan batal, dua asisten wasit itu langsung kembali ke Jakarta.

sumber : bandung.detik.com

Namun pada acara manager meeting yang digelar PSSI di Hotel Ambhara Jakarta, Kamis (13/10/2011) malam, yang sejatinya merupakan ajang sosialisasi pelaksanaan liga musim depan berlangsung alot. Sebanyak 14 klub menolak mengikuti kompetisi musim depan, sedangkan 10 klub lainnya setuju liga digelar 15 Oktober.

Pertemuan antara para pimpinan tim dengan pengelola kompetisi yakni PT Liga Prima Sportindo dan PSSI berlangsung sejak Kamis (13/10/11) siang namun tak kunjung selesai hingga menjelang Jumat dini hari.

Pagi ini, baik kubu Persib maupun Semen Padang tetap menggelar latihan sekaligus uji lapangan. Maung Bandung melakukan latihan pematangan taktik di Stadion Siliwangi, sedangkan Semen Padang melakukan uji lapangan Stadion si Jalak Harupat.

sumber : inilahjabar.com

Namun, panitia tetap memfasilitasi bobotoh yang sudah datang ke Kafe Persib, sejak pukul 15.00 WIB. Layar lebar dipasang di balkon lantai dua bangunan yang menjadi Kantor PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Di sana, bobotoh bisa melihat seluruh aktivitas atau proses launching.

Hingga pukul 18.30 WIB bobotoh yang datang semakin banyak dan beberapa kali menyanyikan yel-yel serta lagu Halo-Halo Bandung. Sementara panitia launching terlihat masih melakukan berbagai persiapan.

sumber : inilahjabar.com

Karena berstatus HGB, kata Haru, seharusnya tidak ada sewa-menyewa antara Pemkot dengan pengusaha di sana. Kalau pun ada, seharusnya antara PT Megacandra bukan dengan Pemkot.

“Tapi, kalau pun PT Megacandra yang melakukan sewa-menyewa, tetap salah, karena izinnya bukan untuk disewakan melainkan untuk dibangun,” kata Haru usai menerima perwakilan pengusaha Kiaracondong di ruang Komisi A, Jalan Aceh, Kamis (13/10/2011).

Haru pun mempertanyakan uang hasil sewa-menyewa itu. Menurutnya, bisa jadi uang sewa itu tidak masuk ke kas daerah.

“Kita jadi bertanya, benar nggak uangnya masuk ke kas daerah. Lalu apa dasarnya sewa-menyewa itu,” tandas dia.

sumber : inilahjabar.com

Mengenai kerja sama dengan PT Megacandra pun, kata dia, seharusnya Pemkot melakukan evaluasi. Pasalnya, pada 1997 kerja sama itu sudah diputus karena PT Megacandra dinilai tidak mampu melakukan pembangunan.

“Anehnya, keputusan itu pun dicabut lagi, sehingga kerja sama kembali berlaku. Kalau begitu, seharusnya Pemkot sudah tahu apa rencana PT Megacandra, sehingga setuju memperpanjang kerja sama,” ujarnya.Karena berbagai kejanggalan itu, Haru berencana segera mengundang Pemkot untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Dia berharap, Pemkot harus segera bersikap agar masalah tersebut tidak berlarut-larut.

“Data ini dari BPPT dan Disperindag waktu kita undang rapat dengan Komisi A. Hasilnya sebagian besar memang tidak mengantongi izin,” kata Haru di Gedung DPRD Jalan Aceh, Rabu (5/10/2011).

Haru menambahkan, banyak minimarket yang menyalahgunakan izin. Seperti izin IMB rumah tinggal digunakan untuk usaha. “Ini banyak terjadi, makanya banyak minimarket yang berdiri di pemukiman,” tambahnya.

Karena kondisi itu, Dia meminta Pemkot segera melakukan penertiban minimarket. Namun dia menegaskan, penertiban bukan berarti menutup semua yang tidak berizin.

“Kalau memang lokasinya sesuai, kita dorong minimarket ilegal itu untuk urus izinnya, tapi sebelum selesai, harus disegel dulu. Kalau memang melanggar, ya harus ditertibkan, atau bahkan ditutup,” tegas politisi asal PKS itu.

sumber : inilahjabar.com

“Satu orang PNS akan mendapatkan jatah bagi 4 orang, yakni dirinya, istri dan dua anak. Dengan jumlah tunjangan beras Rp4.158 per kilogram per orang jelas sangat kurang,” ujar salah seorang guru SMAN 9 Bandung Iwan Hermawan kepada wartawan di gedung Korpri Kota Bandung, Jalan Cicendo Kota Bandung, Selasa (4/10/2011).

Iwan menambahkan jika dihitung dengan harga beras di pasaran saat ini yakni sebesar Rp8.000 per kilogramnya, besaran tunjangan beras yang diterima oleh guru PNS sangatlah jauh. Untuk itu, setiap guru PNS harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp3.842 per kilogramnya per bulan.

“Kondisi ini bisa membuat profesionalitas guru menurun. Bukannya kesejahteraan guru bertambah dengan tuntutan profesionalitas namun malah berkurang,” tuturnya.

Profesionalitas sendiri, tambahnya, berbanding lurus dengan reward yang diterima. Guru bisa melakukan tugasnya lebih baik jika reward atau pendapatan yang diterimanya pun sebanding dengan kinerjanya.

“Sama seperti pemain sepakbola profesional lah, semakin di bagus maennya semakin tinggi bayarannya. Jadi tuntutan profesionalitas di guru pun harus sebanding dengan reward yang diterimanya,” tegas Iwan.

sumber : inilahjar.com

Dia pun mempertanyakan apakah PSSI sudah memperhitungan berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap klub untuk mengarungi kompetisi yang diperkirakan berjalan satu tahun lebih itu.

Untuk 18 klub saja, jelas Umuh, Maung Bandung harus mengeluarkan dana puluhan miliar. Jadi bisa dihitung berapa miliar yang akan dikeluarkan klub dengan peserta kompetisi yang mencapai 24 klub.

“Dengan peserta 24 tim, tidak mungkin kompetisi digelar satu tahun pasti lebih. Kalau sudah seperti itu pasti berdampak pada pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan klub, dan yang keberatan saya yakin bukan hanya Persib,” kata Umuh kepada INILAH.COM, Minggu (2/10/2011).

PSSI pun tidak memperhitungkan tenaga dan resiko yang akan menimpa para pemain. Sebab, kompetisi dengan durasi sangat panjang itu akan membuat pemain sangat kelelahan karena harus menjalani banyak pertandingan. Walhasil ancaman cedera bakal menghantui seluruh pemain.

Berdasarkan perhitungan kasar saja, setiap klub akan memainkan 46 laga dalam satu musim. Dalam satu tahun ada 48 pekan di dalamnya. Namun, itu belum dipotong dengan libur karena agenda Timnas, SEA Games, Pemilu atau Pilkada, bulan Puasa, dan beberapa agenda nasional lainnya.

Kompetisi bisa saja berakhir pada 2012, dengan catatan setiap klub akan bermain dua atau tiga kali dalam sepekan. Sehingga dapat dibayangkan kelelahan yang akan dialami pemain.

“PSSI harusnya memikirkan kondisi pemain juga. Bayangkan saja, dengan 24 tim, kita akan main berapa kali? risiko pemain cedera akan sangat tinggi karena mereka kelalahan. Kenapa PSSI tidak kompromi dengan klub-klub. Kok PSSI seenaknya saja seperti punya sendiri. Seharusnya tanya dulu klub yang lain sebelum menentukan keputusan.” ujar manajer berusia 63 tahun itu.

sumber : inilahjabar.com